Perajin Tenun di Tegal Sulit Penuhi Permintaan Ekspor

Bupati Tegal Umi Azizah melihat kain tenun yang diproduksi menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) di Pondok Pesantren Dar-Alqur’an Al Islami, Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Rabu (19/2/2020).

Pengusaha sarung tenun di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sulit memenuhi permintaan ekspor. Minimnya minat masyarakat menjadi petenun menjadi salah satu kendala utama.

Saat ini, ada sekitar 10.000 unit alat tenun bukan mesin (ATBM) di Kabupaten Tegal. Dari jumlah itu, hanya separuhnya yang digunakan untuk proses produksi. Padahal, pengusaha tenun ATBM di Tegal mendapatkan pesanan hingga 10.000 lembar tenun per bulan dari Afrika Selatan, Somalia, Kenya, Etiopia, Arab Saudi, dan Dubai. Namun, kemampuan produksi baru sekitar 3.000 lembar tenun per bulan.

”Selama ini, kami kesulitan mencari tenga kerja petenun ATBM. Orang memandang menenun itu rumit dan penghasilannya kecil,” kata Fahmi Afiff (35), pengusaha sarung tenun ATBM di Kabupaten Tegal, Rabu (19/2/2020).

Kini, rata-rata seorang petenun bisa menghasilkan selembar kain tenun sepanjang 4 meter. Upahnya Rp 40.000-Rp 50.000 per lembar kain. Dalam sebulan, petenun bisa mendapat Rp 1,2 juta- Rp 1,5 juta. Upah minimum Kabupaten Tegal saat ini Rp 1.896.000 per bulan.

Untuk menjawab keluhan para pengusaha kain tenun ATBM, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian mengadakan bimbingan teknis dan pelatihan wirausaha industri sarung tenun. Kegiatan itu melibatkan 180 orang. Mereka berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Slawi, Pondok Pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah, Pondok Pesantren Ma’hadut Tholabah, dan Pondok Pesantren Dar-Alqur’an Al Islami.

”Selain pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan bantuan berupa bahan baku dan alat tenun dari pengusaha kain tenun Kabupaten Tegal. Hasil produksi para peserta akan dibeli pengusaha kain tenun,” ujar Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih.

Gati berharap, pelatihan ini mampu menumbuhkan minat para warga binaan pemasyarakatan dan para santri untuk menekuni industri kain tenun ATBM. Dengan begitu, potensi ekspor yang selama ini belum tergarap maksimal bisa segera digarap.

Sejak tahun 2012, Direktorat Jenderal IKMA sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melatih warga binaan. Tak hanya itu, mereka bakal diberi akses pasar melalui pameran dan katalog pemasaran digital di laman resmi e-smart IKM milik Kementerian Perindustrian.

Selain pelatihan, para peserta juga akan mendapatkan bantuan berupa bahan baku dan alat tenun dari pengusaha kain tenun Kabupaten Tegal. Hasil produksi para peserta akan dibeli pengusaha kain tenun. (Gati Wibawaningsih)

Adapun kerja sama antara Direktorat Jenderal IKM dan sejumlah pondok pesantren juga sudah terjalin sejak 2013. Selama lebih kurang tujuh tahun, Direktorat Jenderal IKMA melatih keterampilan kewirausahaan pada 8.628 santri di 46 pondok pesantren.

Pimpinan Pondok Pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah Syamsul Arifin berharap, pelatihan bisa membantu santri mengurangi ketergantungan pada uang kiriman orangtua. Selain mendapatkan ilmu agama, santri di Pondok Pesantren Misbahul Huda Al-Amiriyah diharapkan mendapatkan ilmu wirausaha. Dengan demikian, setelah lulus dari pesantren, para santri siap  berwirausaha dan mandiri secara ekonomi.

Modal

Ronal (53), warga binaan Lapas Slawi, mengatakan beruntung bisa mendapatkan pelatihan menenun menggunakan ATBM. Pelatihan ini bisa menjadi bekal baginya kembali ke masyarakat setelah bebas kelak.

”Pelatihan ini akan membantu meningkatkan kapasitas diri dan membantu mendongkrak perekonomian keluarga. Semoga pelatihan ini bisa berkelanjutan sampai kami bisa memasarkan produk kami sendiri,” ujar Ronal.

Ronal juga berharap dirinya bisa diberi bantuan berupa kredit usaha. Dengan demikian, saat keluar dari lembaga pemasyarakatan, dirinya memiliki biaya untuk memulai usaha.

Terkait dengan bantuan modal, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sri Puguh Budi Utami mengatakan akan membantu para warga binaan mendapatkan akses kredit usaha rakyat (KUR). Dengan KUR, para warga binaan bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 50 juta tanpa agunan.

”Kami menargetkan 38.000 warga binaan yang ada saat ini bisa mendapatkan pelatihan keterampilan sebelum kembali ke masyarakat. Ini salah satu bentuk dukungan kami terhadap program pemerintah mencetak sumber daya manusia yang unggul,” tutur Utami.

Link Artikel Resmi:

https://kompas.id/baca/nusantara/2020/02/19/perajin-tenun-di-tegal-sulit-penuhi-permintaan-ekspor/

Share: